Kawan Sigap, tahukah kalian selain korupsi, ada juga hal yang sama berbahayanya dengan korupsi? Sama-sama memiliki vokal O, U dan I. Tahukah apa itu? Yakni polusi.
Indonesia dinobatkan negara peringkat lima sebagai produsen emisi karbon yang berdampak pada krisis iklim oleh lembaga riset Carbon Brief (05/10/2021). Emisi yang dihasilkan dari perubahan tata guna lahan dan hutan (land-use change and forestry/LULUCF), sebesar 87,9 gigaton karbon dioksida (GtCO2). Jauh lebih besar dibandingkan dengan emisi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, yakni 14,6 GtCO2.
Peringkat pertama dipegang oleh Amerika Serikat dengan emisi karbon dari bahan bakar fosil sebanyak 420 GtCO2 dan 89,1 GtCO2 untuk emisi karbon dari perubahan tata guna lahan dan hutan. Peringkat dua ada di Cina dengan besaran emisi dari fosil 241,8 GtCO2, sedangkan 42,6 GtCO2 dari emisi lahan dan hutan.
Peringkat tiga, ada di Rusia dan Brazil, dengan besaran emisi 117,3 GtCO2 untuk karbon bahan bakar dan 55,2 GtCO2 dari emisi lahan dan hutan. Kemudian di Brazil ada 16 GtCO2 emisi karbon bahan bakar fosil, dan 96,9 GtCO2 emisi karbon lahan dan hutan.
Meski begitu, tahu nggak sih apa saja dampak dari emisi karbon yang dihasilkan dari manapun, kepada kehidupan masyarakat? Simak catatan berikut.
- Kekeringan sumber air bersih.
Air sumber penghidupan tidak hanya digunakan untuk konsumsi minum saja oleh manusia. Di bagian pertanian, kehutanan, pariwisata, dan tempat rekreasi juga sangat memerlukan pasokan air. Jika pasokan air minim, maka tanaman pertanian juga ikut terdampak. Hal serupa juga terjadi di bidang-bidang lainnya.
- Mudah terserang penyakit kesehatan.
Dengan kondisi krisis iklim yang ekstrem, di mana peningkatan dan penurunan suhu cukup drastis, hal ini pada akhirnya membuat manusia rentan terserang penyakit. Semisal dehidrasi, demam dan lain-lain. Belum lagi risiko penyakit yang dikandung dalam ekosistem lainnya.
- Cuaca ekstrim dan bencana alam.
Dengan menigkatnya emisi karbon, juga mengakitbatkan curah hujan yang tinggi. Pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan risiko banjir yang lebih tinggi. Selain curah hujan yang tinggi, dampak lain terhadap cuaca juga bisa meningkatkan suhu panas dan akan mengakitbatkan risiko kebakaran hutan yang tinggi.
- Perubahan dan kerusakan ekosistem laut.
Environmental Protection Agency (EPA) melakukan penelitian bahwa laut mampu menyerap CO2 sebanyak 40%. Semakin banyak CO2 yang diserap, kondisi laut akan juga perlahan-lahan berubah dan menjadi asam. Hal ini pada akhirnya akan membuat kadar keasaman laut jadi tinggi dan khawatir akan merusak terumbu karang atau yang biasa disebut coral bleaching. Seperti yang diketahui, terumbu karang ialah ekosistem laut yang penting.
Kaitan antara Korupsi dengan Polusi
Melihat bagaimana polusi mempengaruhi hal-hal di sekitar kita seperti di atas, sekarang bayangkan jika hal di atas diperparah lewat tindakan-tindakan korupsi.
Dalam jurnal yang ditulis oleh Sigit Andy Cahyono, Sofyan Partidjo Warsito, Wahyu Andayani dan Dwidjono Hadi Darwanto, yakni yang berjudul Dampak Pemberantasan Korupsi Terhadap Perekonomian, Emisi Karbon Dan Sektor Kehutanan Indonesia (2015). Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi membuat kondisi perekonomian makro lebih baik, di satu sisi hal ini mendorong produktivitas masyarakat dan perusahaan hingga meningkatkan emisi karbon.
Di satu sisi, sektor kehutanan juga ikut terdampak dari pemberantasan korupsi, yakni pemberantasan korupsi sedikit menurunkan kinerja industri primer kehutanan dimana produksi kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, pulp dan papan panel mengalami sedikit penurunan. Penurunan produksi kayu menurunkan permintaan kayu bulat untuk industri primer kehutanan. Dampak lainnya adalah turunnya penerimaan dana reboisasi yang diikuti turunnya penerimaan sektor kehutanan sebagai akibat keberhasilan pemberantasan korupsi.
Bahkan lebih jauh dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara dapat disingkat menjadi sebagai berikut:
1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara.
2. Menurunnya investasi.
3. Meningkatnya kemiskinan.
4. Meningkatmya ketimpangan pendapatan.
5. Menurunnya pendapatan dari sektor pajak.
6. Meningkatnya hutang negara.
Akan tetapi dalam sektor lingkungan hidup, atau untuk mempermudah, yakni sektor sumber daya alam memang memiliki potensi yang besar untuk terjadinya perilaku-perilaku korupsi. Sebuah studi dalam 124 negara dalam kurun waktu 1980 – 2004 menunjukan peningkatan tindakan korupsi terhadap sumber daya alam di negara-negara yang kurang demokrasi. Studi lainnya yang pernah dilakukan pada 1980 oleh Robert Wade, menunjukan hal yang sama: korupsi dilakukan dalam ranah irigasi yang melibatkan sejumlah insinyur hingga kemudian sampai pada titik politikus.
Kemudian dalam ranah agrikultur, juga ditemukan hal serupa, misalnya dalam studi multidisiplin yang dilakukan oleh Knutsoon Ekbom A di Kenya, yang melihat pola korupsi mempengaruhi cara pandang petani dalam melakukan tindakan. Para petani mengkritik produktivitas yang rendah akibat korupsi, ketimbang melihat kondisi tanah yang memang kurang mampu menghasilkan produk agrikultur yang maksimal. Selain itu tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum apparat dan ulama memunculkan konflik kekerasan yang berdarah: konflik berdarah antara petani dengan tokoh apparat atau keagamaan setempat.
Lalu di bidang kehutanan juga ditemukan indikasi-indikasi tindakan korupsi. Dalam beberapa cara korupsi mempengaruhi bagaimana pola pengelolaan hutan yang dilakukan oleh industri: yakni mempengaruhi zonasi lahan untuk kepentingan konservasi dan penebangan demi keuntungan ideologis ataupun finansial. Contoh penebangan pohon secara liar. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kasus di negara-negara berkembang seperti Afrika, Asia dan Amerika Latin.
Hal ini bisa dilihat bagaimana korupsi meraja lela di berbagai bidang, bahkan bidang lingkungan sekalipun. Korupsi di sektor irigasi membuat petani kehilangan bagian dari pendapatan mereka dengan dimanipulasinya efisiensi irigasi, yang pada akhirnya berdampak pada kesuburan tanah dan tanaman. Serta dampak lingkungan negatif muncul dari berbagai faktor, termasuk eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan di kehutanan dan perikanan, ekspansi ilegal pertanian ke dalam hutan, dan perburuan satwa liar. Sehingga pertanyaan terbesarnya saat ini, bagaimana penguatan implementasi kebijakan-kebijakan anti-korupsi dalam manajemen lingkungan dan sumberdaya itu dilakukan.
